Lenteraindonesia.net | Muara Enim — Proses lelang proyek oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Muara Enim diduga bermasalah. Dugaan itu mencuat setelah puluhan massa yang tergabung dalam Komunike Arus Bawah Anti Pemufakatan Jahat menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Bupati Muara Enim, Selasa (4/11/2025).
Sekitar pukul 10.00 WIB, massa tiba dengan membawa spanduk serta pengeras suara. Dalam orasinya, Koordinator Aksi H. Ardiansyah menyebut pihaknya menemukan sedikitnya 10 sampel dari ratusan lelang terbuka yang dinilai sarat kejanggalan.
Menurutnya, indikasi kolusi dan kecurangan dalam proses tender dapat dibuktikan melalui pemeriksaan IP Address untuk menelusuri adanya dugaan pemufakatan antara peserta lelang dan pihak ULP.
“Ada proyek senilai Rp2 miliar yang hanya turun Rp2 juta dari nilai pagu, bahkan ada yang di bawah itu. Ada juga perusahaan yang tidak memenuhi syarat dukungan, tetapi tetap dimenangkan,” ungkap H. Ardiansyah.
Dalam aksinya, massa menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
1. Mendesak Bupati Muara Enim bertanggung jawab terhadap dugaan pengaturan lelang, sebagai wujud komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan antikorupsi.
2. Meminta Kapolres Muara Enim menindak secara hukum Kepala Bagian ULP Setda Muara Enim.
3. Menuntut penangkapan dan penahanan Kepala Bagian ULP Setda Muara Enim yang diduga menjadi otak pengaturan pemenang lelang.
Massa berharap Bupati Muara Enim H. Edison, S.H., M.Hum. menemui langsung para pengunjuk rasa. Namun, hingga aksi berakhir, sang bupati tak kunjung hadir.
“Kami kecewa karena Bupati terkesan alergi terhadap aksi rakyatnya sendiri,” kata Ardiansyah.
Sementara itu, Kabag ULP Soni Prihartono juga tidak hadir dan dikabarkan sedang cuti. Seluruh pegawai Pokja ULP disebut tidak berada di kantor meskipun masih dalam jam dinas.
Bupati hanya menugaskan Asisten I Pemkab Muara Enim, Drs. Andi Wijaya, M.M., untuk berdialog dengan massa. Pertemuan dilakukan bersama perwakilan ULP dan jajaran Polres Muara Enim.
Dalam rapat tersebut, tiga pegawai ULP salah satunya Yusrizal menyampaikan bahwa beberapa paket proyek yang dipersoalkan masih dalam proses evaluasi. Namun, mereka mengaku tidak mengetahui detail teknis lainnya.
“Pertanyaan-pertanyaan dari Pak Haji Ardiansyah akan kami tindak lanjuti. Saat ini belum bisa dijawab karena pejabat yang berwenang sedang tidak di tempat,” ujar Andi Wijaya.
H. Ardiansyah menilai hasil pertemuan tersebut tidak memuaskan dan terkesan normatif. Ia meminta agar ULP membuka IP Address pemasukan tawaran di hadapan peserta aksi, aparat kepolisian, dan awak media untuk membuktikan adanya dugaan “pemufakatan jahat” dalam proses lelang.
“Pihak ULP tidak berani membuka IP Address. Padahal, dari situ bisa terlihat jika ada pengaturan atau permainan dalam tender,” tegasnya.
Aksi kemudian ditutup dengan pernyataan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga adanya tindakan hukum tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
Reporter: N. Siregar
Editor: Adr/ Redaksi Lentera Indonesia
