Lenteraindonesia.net | Jakarta,— Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peran penting dalam mendukung program swasembada jagung nasional yang dicanangkan pemerintah. Tak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, Polri kini turut berkontribusi sebagai motor penggerak dalam mewujudkan kedaulatan pangan, khususnya komoditas jagung—salah satu bahan pokok strategis nasional.
Pendiri Haidal Alwi Institute (HAI), R. Haidal Alwi, mengapresiasi kontribusi Polri dalam pembangunan sektor pertanian, terutama dalam memastikan kelancaran distribusi dan keamanan pangan. Ia menyebut keterlibatan Polri sebagai bentuk nyata sinergi antarinstansi demi kesejahteraan rakyat.
“Polri tidak lagi hanya identik dengan penegakan hukum. Kini mereka aktif mendukung pembangunan, termasuk di sektor pertanian. Peran ini sangat penting untuk menjamin keberhasilan program swasembada jagung Indonesia,” ujar Haidal di Jakarta, Sabtu (2/8/2025).
Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan jagung nasional terus meningkat seiring berkembangnya industri pakan ternak dan konsumsi rumah tangga. Pemerintah menargetkan swasembada jagung tercapai penuh pada 2027. Dalam konteks ini, peran lintas sektor, termasuk Polri, dinilai sangat vital.
Haidal mencatat kontribusi Polri dalam menangani berbagai tantangan pertanian seperti pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, penanggulangan mafia pangan, hingga pengamanan lahan dari praktik ilegal.
“Polri menjadi garda depan menjaga agar petani tetap memiliki akses atas tanah dan sarana produksi,” tegasnya.
Selain menjaga keamanan, Haidal juga menyoroti peran Polri dalam pendampingan petani, terutama melalui kerja sama dengan kementerian terkait dan program Bhabinkamtibmas di tingkat desa. Menurutnya, edukasi dan kehadiran Polri di akar rumput sangat strategis.
“Di banyak wilayah, distribusi jagung dikawal langsung oleh Polri agar tidak dimanipulasi spekulan atau tengkulak. Ini penting untuk menjaga harga tetap stabil bagi produsen maupun konsumen,” tambahnya.
Lebih lanjut, Haidal menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan dari institusi Polri, terutama dalam mencegah penyalahgunaan bantuan anggaran pertanian. Ia mendorong Polri untuk tetap netral dan profesional dalam pengawasan.
“Kita butuh institusi yang tegas namun juga berempati. Polri harus menjaga keadilan agar program swasembada jagung benar-benar berpihak pada petani kecil,” ungkapnya.
Haidal juga menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada stabilitas sosial di pedesaan. Dalam hal ini, peran Polri menjaga keamanan sangat dibutuhkan.
“Petani harus merasa aman dari ancaman konflik lahan, pencurian panen, atau intimidasi. Polri bisa menjamin itu,” katanya.
Di sejumlah wilayah sentra produksi jagung seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Lampung, pendampingan oleh personel Polri disebut telah membawa dampak positif terhadap produktivitas dan rasa aman petani.
“Kalau petani merasa tenang, mereka bisa fokus bekerja. Distribusi lancar, harga stabil, dan kesejahteraan meningkat,” ujarnya.
Ia juga berharap Polri dapat menjadi jembatan antara petani, pemerintah daerah, dan investor dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis jagung.
“Polri bisa jadi penengah yang membangun kepercayaan semua pihak. Ini penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” ucap Haidal.
Lebih lanjut, ia menyoroti keberhasilan Polri membongkar jaringan beras oplosan sebagai momentum untuk memperkuat pengawasan di semua lini pangan, termasuk jagung dan pakan ternak.
“Kalau distribusi beras saja bisa dimanipulasi, maka jagung juga berisiko. Satgas Pangan harus diperkuat dan dijadikan sistem pengawasan nasional,” tegasnya.
Menurut Haidal, di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri telah melampaui peran tradisionalnya dan menjadi bagian dari solusi atas persoalan struktural bangsa, termasuk ketahanan pangan.
“Kapolri sekarang tak hanya memimpin lembaga keamanan, tapi sudah menjadi pelopor dalam program nasional. Beliau layak diapresiasi dan jadi teladan,” kata Haidal.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Polri dalam pembangunan nasional, khususnya program swasembada jagung.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Petani butuh pendampingan. Polri harus terus bergerak bersama rakyat. Hanya dengan kolaborasi kuat, Indonesia bisa mandiri dalam pangan,” pungkasnya. (Faisol)
Editor: Adr
