Tuesday, November 17, 2026
spot_img
Home Bogor Raya Sengketa Lahan Korporasi di Gunung Putri, Akses Jalan Warga Pemegang SHM Diduga...

Sengketa Lahan Korporasi di Gunung Putri, Akses Jalan Warga Pemegang SHM Diduga Terblokir

Lenteraindonesia.net | BOGOR – Sengketa lahan antar-korporasi di kawasan Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, diduga berdampak pada akses mobilitas warga yang bermukim di sekitar lokasi. Seorang warga berinisial NM, yang mengaku sebagai pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM), kini kesulitan keluar masuk rumah setelah jalur penghubung menuju Jalan Raya Karanggan tertutup portal.

Persoalan tersebut memunculkan perhatian karena warga yang tidak terlibat dalam sengketa bisnis antar-perusahaan justru ikut merasakan dampak dari konflik dan proses penguasaan fisik lahan di kawasan tersebut.

Berdasarkan informasi dan data pendaftaran tanah pada portal Bhumi ATR/BPN yang menjadi rujukan dalam pemberitaan ini, bidang tanah milik NM tercatat memiliki status Hak Milik dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 01932 dan luas sekitar 1.100 meter persegi.

Bidang tanah tersebut disebut berada di luar objek sengketa lahan komersial antar-perusahaan di kawasan sekitarnya.

Namun, secara geografis, posisi tanah milik NM berada di bagian dalam kawasan. Di sisi barat berbatasan dengan aliran Sungai Cikeas, sedangkan sisi lainnya dikelilingi bidang tanah milik pihak lain.

Satu-satunya jalur penghubung dari rumah warga menuju Jalan Raya Karanggan disebut melewati area yang tercatat sebagai bagian dari bidang Hak Guna Bangunan (HGB) korporasi dengan NIB 05013 dan luas sekitar 13.340 meter persegi.

Ketika sengketa lahan dan proses eksekusi berlangsung, pemasangan dua portal pada jalur tersebut diduga menyebabkan akses keluar-masuk warga terhambat.

Akibatnya, aktivitas sehari-hari warga yang bermukim di bagian dalam kawasan ikut terdampak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak akses bagi pemilik tanah yang tidak menjadi pihak dalam perkara sengketa.

Persoalan penutupan akses tersebut juga perlu dilihat dari aspek penataan ruang wilayah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2024–2044 menjadi salah satu regulasi yang perlu ditelaah dalam melihat peruntukan ruang di kawasan Gunung Putri.

Meski demikian, penetapan suatu wilayah sebagai kawasan permukiman tidak serta-merta menentukan status kepemilikan maupun hak atas setiap bidang tanah. Karena itu, diperlukan pemeriksaan kesesuaian tata ruang, status bidang tanah, serta riwayat penggunaan jalan yang menjadi akses warga.

Dalam perspektif hukum agraria, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.

Selain itu, Pasal 667 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur hak pemilik pekarangan yang terkurung dan tidak memiliki jalan keluar menuju jalan umum untuk meminta jalan keluar melalui pekarangan tetangga, dengan ketentuan dan mekanisme hukum yang berlaku.

Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar yang relevan untuk mengkaji persoalan akses warga NM. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan kondisi faktual, status bidang tanah, riwayat akses, serta kemungkinan jalur alternatif.

Di sisi lain, pelaksanaan eksekusi perkara perdata harus memperhatikan batas objek dan pihak-pihak yang terikat dalam perkara. Apabila terdapat pihak ketiga yang merasa haknya terdampak, kedudukan hukum dan keberatannya perlu diperiksa sesuai mekanisme hukum yang tersedia.

Hingga kini, warga terdampak berharap pemerintah dan instansi pertanahan dapat turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan serta membantu mencari penyelesaian.

Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Kecamatan Gunung Putri dan Pemerintah Desa Karanggan, bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, diharapkan melakukan peninjauan terhadap batas bidang tanah, status jalur yang dipersoalkan, serta dampak pemasangan portal terhadap akses permukiman warga.

Warga juga berharap adanya mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait agar persoalan sengketa lahan antar-korporasi tidak semakin merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi.

Persoalan ini membutuhkan penanganan yang objektif dan transparan. Kepastian hukum atas tanah harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga serta penyelesaian akses menuju jalan umum.(***)

 

 

 

Penulis: Bais

Editor: Adr