Aktivis Soroti Kinerja DPRD Kota Tangerang, Dorong Efisiensi Anggaran dan Pengurangan Kunker

Lenteraindonesia.net | KOTA TANGERANG – Aktivis Saipul Basri menyoroti kinerja DPRD Kota Tangerang di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan penghematan energi yang diberlakukan pemerintah akibat dinamika geopolitik global.

Pria yang akrab disapa Marsel itu meminta pemerintah daerah, khususnya DPRD Kota Tangerang, untuk mengikuti kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam surat edaran Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diimplementasikan secara konsisten, mengingat masih tingginya mobilitas anggota dewan yang kerap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

“Dan kami menekankan agar tunjangan perumahan, tunjangan transportasi untuk dikurangi dalam rangka efisiensi dan penghematan energi. Pangkas juga kunjungan kerja ke luar daerah,” tegas Marsel dalam unggahan video yang dibagikan, Senin (6/4/2026).

Ia menilai langkah efisiensi tersebut penting untuk menekan belanja daerah, terutama pada pos anggaran fasilitas anggota dewan. Selain itu, pengurangan mobilitas dinas juga dinilai relevan dengan upaya penghematan energi nasional.

Meski demikian, Marsel mengakui bahwa kegiatan DPRD seperti studi komparatif, konsultasi, dan koordinasi memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Namun, ia menilai intensitas kegiatan di luar daerah saat ini perlu dievaluasi.

“Kalau terlalu sering di luar daerah, lalu bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasi secara langsung?” ujarnya.

 

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerapkan kebijakan WFH bagi ASN pusat dan daerah selama satu hari kerja dalam sepekan, yakni setiap Jumat. Selain itu, penggunaan kendaraan dinas juga dibatasi serta didorong beralih ke transportasi publik.

Pemerintah juga menetapkan pembatasan perjalanan dinas, yakni hingga 50 persen untuk perjalanan dalam negeri dan 70 persen untuk perjalanan luar negeri, sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan energi.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Red/ Bom ²)

 

Editor: Adr