Lenteraindonesia.net I Lebak Banten — Dana negara sudah disebut mengalir. Bangunan sudah disebut direvitalisasi. Tapi satu pertanyaan paling dasar justru belum terjawab: di atas tanah siapa TK Raudhatul Hasanah ini berdiri?
Proyek revitalisasi TK Raudhatul Hasanah di Kampung Sajira Barat RT 04/RW 03, Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, disebut menggunakan anggaran APBN Tahun Anggaran 2026 sebesar *Rp388.970.000*. Nilainya tidak kecil untuk ukuran sekolah taman kanak-kanak di desa.
Masalahnya, lokasi pembangunan itu diduga berkaitan dengan lahan yang berhubungan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS). Jika dugaan itu benar, maka yang dipertanyakan bukan hanya soal bangunan, tapi soal dasar hukum penggunaan lahan untuk proyek negara.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada satu pun dokumen resmi yang ditunjukkan ke publik untuk membuktikan status lahan itu bersih dari persoalan. Tidak ada sertifikat yang dibuka, tidak ada peta bidang yang dijelaskan, tidak ada surat izin pemanfaatan lahan yang dipublikasikan.
Dikonfirmasi Sejak Oktober, Janji Tak Berbuah
Persoalan ini bukan baru muncul kemarin. Awak media sudah mengonfirmasi langsung ke Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Kabupaten Lebak di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak pada 13 Oktober 2026.
Saat itu, yang bersangkutan disebut berjanji akan mengumpulkan pihak-pihak terkait, termasuk Kepala Bidang (Kabid) Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan pemilik yayasan yang namanya tercantum dalam informasi proyek.
Janji itu sampai sekarang belum ada buktinya. Tidak ada pertemuan yang diumumkan. Tidak ada hasil klarifikasi yang disampaikan. Tidak ada penjelasan soal status lahan.
Upaya konfirmasi kedua dilakukan lewat WhatsApp kepada Kasi Pendidikan pada 4 November 2026. Hasilnya sama: belum ditanggapi hingga berita ini diterbitkan.
Diamnya dinas ini yang membuat publik bertanya-tanya. Jika proyek ini sudah sesuai aturan, kenapa sulit sekali memberikan penjelasan?
Perlu ditegaskan: belum adanya tanggapan bukan berarti mengakui adanya pelanggaran. Tapi dalam penggunaan dana publik, diam bukan jawaban.
BPN dan BBWS Jadi Kunci
Karena dinas belum bicara, awak media akan melangkah lebih jauh: mendatangi Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menelusuri status hukum tanah tersebut.
Pertanyaannya jelas:
1. Apakah lahan itu tercatat atas nama pemilik yayasan?
2. Apakah ada hak lain yang melekat di atasnya?
3. Apakah lahan itu masuk dalam aset, penguasaan, atau kawasan kewenangan BBWS?
Tanpa dokumen BPN, semua klaim soal kepemilikan hanya sebatas pengakuan sepihak. Dan tanpa klarifikasi BBWS, dugaan tumpang tindih lahan tidak akan pernah terjawab.
Uang Negara, Wajib Terang
Prinsipnya sederhana: kalau pakai uang negara, semuanya harus terang. Siapa pelaksananya, berapa realisasinya, di atas lahan apa dibangunnya, dan apa dasar hukumnya.
Jika semua itu tidak bisa dijelaskan, maka publik berhak curiga dan berhak menuntut transparansi. Dana Rp388,97 juta bukan uang kecil, dan ini menyangkut masa depan pendidikan anak-anak di Sajira.
Awak media akan terus meminta keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, pihak yayasan, BPN, dan BBWS.
Ruang klarifikasi tetap terbuka. Jika ada pihak yang merasa perlu meluruskan, redaksi siap memuatnya secara berimbang pada edisi berikutnya.
Penulis : Andi
Editor : Adr
