Saturday, November 21, 2026
spot_img
Home Bogor Raya Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP Sengketa Girik C.1439 di...

Laskar NKRI Minta DPRD Kota Bogor Gelar RDP Sengketa Girik C.1439 di Cilibende–Jalan Lodaya

Lenteraindonesia.net | KOTA BOGOR – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Laskar NKRI Kota Bogor mengajukan permohonan Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing kepada Ketua DPRD Kota Bogor terkait sengketa pertanahan di kawasan Cilibende–Jalan Lodaya, Kota Bogor, yang berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan lahan oleh Institut Pertanian Bogor (IPB).

Permohonan tersebut tertuang dalam surat Nomor 043/DPD.LASKAR NKRI/KOTA/XI/2026 tertanggal 12 November 2026. Surat itu ditandatangani Ketua DPD Laskar NKRI Kota Bogor, Supriyono, SH, bersama Sekretaris M. Agus Ramdani.

Dalam permohonannya, Laskar NKRI bertindak untuk dan atas nama Odih Dimyati dan kawan-kawan (DKK), yang disebut sebagai ahli waris almarhum H. Patoni atau H. Fatoni bin Salip. Kuasa tersebut didasarkan pada Surat Kuasa Khusus Nomor 016/LSM-LASKAR NKRI/DPD/XII/2025 tertanggal 24 Desember 2025.

Laskar NKRI meminta DPRD Kota Bogor memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait agar persoalan status, riwayat, batas, dan luas tanah dapat dibuka secara transparan serta memperoleh kepastian hukum.

Dalam surat permohonan RDP, Laskar NKRI menyebut tanah yang disengketakan tercatat dalam Girik C.1439, Persil 105 dan Persil 110 D.III, atas nama H. Fatoni bin Salip atau H. Patoni, berlokasi di Kampung Cilibende.

Dokumen yang dijadikan dasar antara lain Surat Keterangan Kelurahan Bantarjati Nomor 593.4/77/Btj-2022 tertanggal 20 Juni 2022.

Menurut Laskar NKRI, Odih Dimyati merupakan cucu sekaligus ahli waris pengganti dari H. Patoni. Mereka juga menjelaskan bahwa sebelum pemekaran wilayah pada 1974, tanah tersebut masuk Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara. Setelah pemekaran, lokasi fisik tanah disebut masuk Kelurahan Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor.

Ketua DPD Laskar NKRI Kota Bogor, Supriyono, menegaskan bahwa pihaknya meyakini tanah tersebut memiliki riwayat administrasi dan ahli waris.

“Tanah ini ada giriknya, ada Buku Induk C-nya di kelurahan, ada ahli warisnya. Ini bukan tanah negara yang tidak bertuan. Ahli warisnya ada, namanya Odih Dimyati dan kawan-kawan, cucunya H. Patoni,” ujar Supriyono.

Laskar NKRI mengungkapkan empat hal yang menurut mereka perlu diklarifikasi dalam forum RDP.

1. Perbedaan informasi pada plang IPB

Di lokasi Jalan Lodaya disebut terdapat plang bertuliskan tanah negara milik Departemen Pendidikan Nasional c.q. Institut Pertanian Bogor, Sertifikat Nomor 22/2005, dengan luas 15.034 meter persegi.

2. Data Buku Tanah BPN mencantumkan luas berbeda

Laskar NKRI menyatakan bahwa berdasarkan Buku Tanah yang mereka rujuk, terdapat pencatatan Hak Pakai Nomor 22, NIB 10.09.03.02.01836, seluas 2.021 meter persegi atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Pertanian RI untuk Kantor Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian Bogor.

Mereka mempertanyakan perbedaan nama pemegang hak, luas bidang, NIB, dan tahun yang tercantum dalam informasi tersebut. Selisih luas antara angka pada plang dan data Buku Tanah yang mereka sampaikan mencapai 13.013 meter persegi.

3. Perbedaan nomor hak pada aplikasi Sentuh Tanahku

Laskar NKRI juga mempersoalkan informasi nomor hak yang disebut berubah ketika bidang tanah di Kelurahan Babakan ditelusuri melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Menurut mereka, pada sejumlah penelusuran muncul Hak Pakai Nomor 00022 dan pada kesempatan lain Nomor 00027.

“Nomor hak itu seperti NIK, tidak boleh berubah-ubah. Kalau hari ini 00022, besok jadi 00027, warga mau pegang yang mana? Ini yang membuat berkas ahli waris terhambat,” kata Supriyono.

4. Belum diperlihatkannya bukti pelepasan hak

Persoalan berikutnya adalah mengenai bukti peralihan atau pelepasan hak dari H. Patoni maupun ahli warisnya kepada IPB atau Kementerian Pertanian.

Supriyono menyatakan bahwa pihaknya belum pernah diperlihatkan dokumen pelepasan hak atau jual beli yang menurut mereka berkaitan dengan tanah Girik C.1439 tersebut.

“Kami tegaskan, Odih Dimyati dan kawan-kawan sebagai ahli waris pengganti tidak pernah melepas hak atas Girik C.1439. Kalau memang Hak Pakai dan plang itu berasal dari girik kami, tunjukkan bukti pelepasannya di depan DPRD,” tegasnya.

Untuk memperoleh penjelasan dari seluruh pihak, Laskar NKRI meminta DPRD Kota Bogor mengundang tujuh pihak, yakni:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor.

2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.

3. Lurah Babakan, Kecamatan Bogor Tengah.

4. Lurah Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara.

5. Pihak Institut Pertanian Bogor (IPB), terkait plang yang mencantumkan Sertifikat Nomor 22/2005 seluas 15.034 meter persegi.

6. Pihak Kementerian Pertanian RI c.q. Balai Pengelolaan Alih Teknologi Pertanian Bogor, yang disebut sebagai pemegang Hak Pakai Nomor 22 seluas 2.021 meter persegi.

7. Ahli waris Odih Dimyati dan kawan-kawan beserta pendamping.

Laskar NKRI meminta seluruh pihak membawa peta bidang dan titik koordinat tanah agar dapat dilakukan pencocokan secara langsung.

“Kami minta semua pihak bawa peta bidang dan titik koordinatnya. Jangan cuma adu omongan. Buka petanya di depan DPRD. Kalau memang sama, tunjukkan samanya di mana. Kalau beda, akui beda,” ujar Supriyono.

Dalam RDP tersebut, Laskar NKRI mengusulkan empat agenda pembahasan.

Pertama, meminta penjelasan dan pencocokan apakah bidang tanah yang tercantum pada plang IPB seluas 15.034 meter persegi merupakan bidang yang sama dengan bidang dalam Buku Tanah Kementerian Pertanian seluas 2.021 meter persegi. Setiap pihak diminta membawa peta bidang dan titik koordinat.

Kedua, meminta BPN menjelaskan keabsahan serta hubungan pencatatan Hak Pakai Nomor 22 dan Nomor 27 dengan membawa Buku Tanah masing-masing.

Ketiga, meminta penjelasan apakah Hak Pakai Nomor 22 dan plang IPB tersebut memiliki hubungan dengan Girik C.1439 atas nama H. Patoni. Apabila terdapat peralihan hak, Laskar NKRI meminta dokumen pelepasan hak dari pemilik sebelumnya atau ahli waris diperlihatkan.

Keempat, meminta DPRD Kota Bogor memberikan rekomendasi kepada BPN agar menerbitkan kepastian hukum serta melakukan pembenahan data pada aplikasi Sentuh Tanahku maupun sistem informasi pertanahan Bhumi apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Laskar NKRI berharap RDP dapat dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja sejak surat permohonan diterima DPRD Kota Bogor.

“Kami datang ke DPRD karena kami percaya wakil rakyat. Kami tidak mau ribut di lapangan. Kami mau duduk satu meja, buka peta, dan dapat kepastian hukum. Tanah ini untuk ahli waris, untuk cucu H. Patoni, untuk Odih Dimyati dan kawan-kawan,” tutup Supriyono.

Dalam suratnya, Laskar NKRI turut mencantumkan sejumlah dasar hukum, di antaranya UUD 1945 Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 28F, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021.

Permohonan RDP tersebut menjadi langkah yang ditempuh Laskar NKRI untuk meminta DPRD memfasilitasi klarifikasi atas perbedaan data dan riwayat tanah yang mereka persoalkan.

Hingga berita ini disusun, keterangan dari DPRD Kota Bogor, Kantor Pertanahan Kota Bogor, IPB, dan Kementerian Pertanian RI belum tercantum dalam bahan pemberitaan. Klarifikasi dari pihak-pihak tersebut diperlukan agar status bidang tanah, riwayat peralihan hak, serta perbedaan data yang dipersoalkan dapat diketahui secara berimbang.(***)

 

 

 

Narasumber: Supriyono, SH – Ketua DPD LSM Laskar NKRI Kota Bogor.

Penulis: Redaksi

Editor: Adr