Lenteraindonesia.net | MUARA ENIM – Aktivis muda Kabupaten Muara Enim, Nathan, mempertanyakan belum dilaksanakannya pelantikan pejabat hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Nathan menyoroti hingga kini Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim belum melakukan pelantikan terhadap pejabat yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi tersebut.
Hasil seleksi itu sebelumnya diumumkan melalui Surat Pengumuman Nomor: 821.2/11/PANSEL-JPTME/2026 tentang Hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
“Seluruh tahapan seleksi yang kami amati telah berjalan sesuai prosedur. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa hingga saat ini pelantikan belum juga dilaksanakan. Ada apa sebenarnya?” ujar Nathan.
Nathan menjelaskan, berdasarkan hasil penilaian peserta seleksi dan rapat Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama, telah diumumkan masing-masing tiga nama peserta terbaik atau peringkat 1, 2, dan 3 untuk diusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Menurutnya, terdapat delapan jabatan strategis di lingkungan Pemkab Muara Enim yang mengikuti proses seleksi terbuka tersebut.
Kedelapan jabatan itu meliputi Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selanjutnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Dinas Ketahanan Pangan, serta Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP).
Nathan menyebut hasil seleksi tersebut telah diumumkan sejak 30 April 2026. Karena itu, ia menilai pemerintah daerah perlu segera memberikan kepastian mengenai tindak lanjut hasil seleksi, termasuk proses pelantikan pejabat definitif.
“Jika seluruh proses sudah selesai dan sesuai aturan, maka pemerintah daerah perlu memberikan kepastian. Jangan sampai anggaran yang telah digunakan menjadi sia-sia dan menimbulkan pertanyaan publik,” katanya.
Selain mempertanyakan pelantikan, Nathan juga menyoroti anggaran yang telah digunakan dalam proses seleksi terbuka JPT Pratama tersebut.
Ia menduga proses seleksi menghabiskan anggaran APBD sekitar Rp1,5 miliar.
Menurut Nathan, apabila hasil seleksi pada akhirnya dibatalkan tanpa dasar yang jelas, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk dugaan pemborosan anggaran yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kepentingan masyarakat.
Nathan meminta Plt Bupati Muara Enim segera mengambil sikap tegas terkait hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama tersebut agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal.
Ia juga berharap pejabat yang nantinya dipilih untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama merupakan sosok yang memiliki integritas, rekam jejak yang baik, profesional, serta mampu memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Muara Enim.
“Pejabat yang dipilih harus memiliki integritas, kompetensi dan profesionalitas, sehingga mampu mendukung percepatan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” ujarnya.
Nathan menegaskan, pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.
“Masyarakat tentu berharap pengisian jabatan strategis ini dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik serta mendukung akselerasi pembangunan di Kabupaten Muara Enim,” tutup Nathan.(***)
Penulis: N Siregar
Editor: Adr
