Lenteraindonesia.net | KABUPATEN BOGOR – Pekerja dapur program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ciawi menolak penyematan status relawan dan menuntut pengakuan sebagai tenaga profesional dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu juru masak di SPPG Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Nuroki, menyampaikan bahwa dirinya bersama rekan-rekan ingin mendapatkan kepastian status kerja yang jelas.
“Kami ingin diakui sebagai pekerja profesional, bukan relawan,” ujarnya, Jum’at, (10/4/2026).
Menurutnya, status relawan berpotensi berdampak pada rendahnya upah yang diterima. Ia berharap sistem penggajian dapat disesuaikan dengan standar pekerja profesional seperti di perusahaan katering atau restoran.
“Kami ingin gaji dibayarkan sesuai keahlian, bukan seperti relawan yang tentu lebih rendah,” tegasnya.
Selain persoalan status, para pekerja juga mengeluhkan tidak adanya Tunjangan Hari Raya (THR) pada Lebaran lalu. Selama ini, mereka hanya menerima gaji pokok tanpa tunjangan tambahan.
“Pekerja hanya mendapatkan gaji saja, tidak ada yang lain,” ungkap Nuroki.
Ia juga menjelaskan bahwa sistem pembayaran gaji dilakukan setiap dua minggu sekali, meski terkadang mengalami keterlambatan beberapa hari.
Di sisi lain, pekerja menyoroti rencana pengadaan kendaraan roda dua untuk Kepala SPPG dengan nilai mencapai Rp50 juta per unit. Mereka menilai anggaran tersebut seharusnya dapat dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Sebelumnya, seorang pihak terkait bernama Dadan menyatakan bahwa pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 untuk mendukung operasional program MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.
“Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional kepala SPPG,” jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG dapur MBG Pandansari belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan para pekerja. (Igon)
Editor: Adr
