Lenteraindonesia.net | Jakarta, — Ribuan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Batch 3 menghadapi ketidakpastian serius setelah menyelesaikan pendidikan militer dasar pada Juli 2025. Hingga kini, belum ada kepastian apakah mereka akan diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), atau sekadar tenaga kontrak tanpa jaminan hukum.
Padahal, seleksi SPPI digelar secara ketat di berbagai ibu kota provinsi. Peserta wajib menjalani tes kesehatan, psikologi, hingga pantukhir layaknya rekrutmen TNI. Banyak di antara mereka meninggalkan pekerjaan lama dan merantau demi mengikuti pendidikan ini.
“Ini sudah dua bulan sejak kami lulus. Kami disebut Letnan Dua (Letda) Komcad, tapi status hukum tidak jelas. Kami dulu diseleksi setara masuk TNI, sekarang justru digantung,” ujar salah satu lulusan SPPI yang enggan disebutkan namanya.
Sudah Ditugaskan, Tapi Status Masih Abu-Abu
Ironisnya, sejumlah lulusan SPPI Batch 3 sudah diberi tugas sebagai Kepala Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Mereka memimpin program prioritas nasional, namun hingga kini tak memiliki kepastian gaji maupun status kepegawaian.
Ali Wardana: “Ini Menyangkut Masa Depan 30 Ribu Orang”
Ketua Umum Mahasiswa Peduli Hukum, Ali Wardana, menilai pemerintah lalai dalam perencanaan kebijakan publik.
“Sebelum SPPI dibuka, pemerintah seharusnya sudah menyiapkan payung hukum seperti halnya STPDN atau sekolah kedinasan lain. Ini menyangkut masa depan 30 ribu orang,” tegas Ali, Senin (1/9/2025).
Ia juga mempertanyakan pemahaman DPR RI terhadap program MBG.
“Kalau DPR saja tidak bisa menjawab, berarti mereka tidak paham. Ini krisis kepercayaan publik,” tambahnya.
Respons DPR dan BGN Dinilai Mengecewakan
Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, hanya menjawab singkat:
“Terima kasih masukannya.”
Pernyataan ini memicu kekecewaan luas.
“Ini jawaban untuk nasib 30 ribu orang? Sangat tidak bertanggung jawab,” kata Rahmatulloh, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP).
Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melalui pesan WhatsApp resmi pada 19 Agustus 2025 hanya menuliskan:
“Baik, segera kami akan menghubungi Anda. Mohon menunggu.”
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tindak lanjut resmi dari BGN maupun Kementerian PAN-RB.
Desakan Regulasi dan Kepastian
Para lulusan SPPI Batch 3 kini mendesak pemerintah segera mengeluarkan regulasi atau keputusan resmi terkait status mereka. Tanpa kepastian, ribuan peserta berada dalam posisi rentan secara ekonomi, psikologis, dan sosial.
“Kami siap bekerja untuk negara. Tapi negara juga harus tegas dan adil terhadap kami,” ujar salah satu peserta asal Sumatra.
Situasi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antar-kementerian, BGN, serta DPR RI dalam merealisasikan program strategis nasional yang melibatkan puluhan ribu warga negara. (red)
Editor: Adr
