Lenteraindonesia.net | BANTEN – Santos Law Firm (SLF) mendesak Gubernur Banten, Andra Soni, S.M., M.AP., untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kinerja Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Dr. H. Jamaluddin, M.Pd., yang juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten periode 2024–2029.
Desakan tersebut disampaikan SLF melalui Dokumen Pendapat Hukum Eksternal (External Legal Opinion) dan Nota Rekomendasi yang ditujukan kepada Gubernur Banten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten.
Dokumen tersebut disampaikan melalui surat Nomor 101/SLF/LO-Eks/XI/2026.
SLF menilai, rangkap jabatan tersebut perlu dikaji secara objektif, terutama terkait potensi pengaruhnya terhadap fokus kerja, independensi, profesionalitas, dan efektivitas pelaksanaan tugas sebagai pejabat pemerintahan.
Menurut SLF, persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari aspek formal mengenai boleh atau tidaknya seseorang memegang dua jabatan sekaligus. Hal yang lebih penting adalah memastikan apakah kondisi tersebut berdampak terhadap kualitas pelaksanaan tugas pemerintahan di sektor pendidikan.
Direktur Santos Law Firm, Susanto, S.H., menegaskan bahwa jabatan Kepala Disdikbud merupakan posisi strategis yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh dalam menjalankan kebijakan pemerintah daerah.
“Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan jabatan publik yang membutuhkan perhatian dan konsentrasi penuh. Di sisi lain, memimpin organisasi sebesar PGRI Provinsi Banten juga memiliki tanggung jawab besar. Karena itu, Gubernur harus melakukan evaluasi secara objektif,” tegas Susanto.
Selain persoalan efektivitas kerja, SLF juga meminta Pemerintah Provinsi Banten mencermati potensi benturan kepentingan (conflict of interest) yang mungkin muncul dari kedua posisi tersebut.
SLF berpandangan, sebagai Ketua organisasi profesi, terdapat tanggung jawab memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota. Sementara itu, sebagai Kepala Disdikbud, yang bersangkutan memiliki kewenangan menjalankan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan.
“Jangan sampai seseorang berada dalam posisi memperjuangkan kepentingan organisasi, tetapi pada saat yang sama memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Potensi seperti ini harus dievaluasi secara objektif,” ujar Susanto.
SLF menegaskan bahwa Gubernur Banten sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki tanggung jawab memastikan aparatur sipil negara (ASN) menjalankan tugas secara profesional, objektif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Atas dasar itu, SLF meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Disdikbud Provinsi Banten, termasuk penilaian mengenai dampak rangkap jabatan terhadap pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik.
“Yang sedang diuji bukan persoalan pribadi, melainkan standar profesionalitas birokrasi. Jabatan publik adalah amanah yang menuntut fokus, independensi, dan tanggung jawab penuh. Gubernur Banten harus memastikan tidak ada kondisi yang berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan tugas pejabat publik,” pungkas Susanto.
Santos Law Firm menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel di Provinsi Banten.(***)
Sumber: SLF/Tim/KJK
Penulis: SLF/Tim/KJK
Editor: Adr
