Lenteraindonesia.net | Bogor – Gelombang penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) IX Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor terus menguat. Sebanyak 11 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam, termasuk Syarikat Islam (SI), secara tegas menolak keputusan yang kembali menetapkan KH. Mukri Aji sebagai Ketua MUI beserta jajaran pengurus lama.
Ketua Pengurus Cabang SI Kabupaten Bogor, H. Miad Mulyadi, SH., MH, menilai Musda kali ini penuh kejanggalan, minim transparansi, dan tidak mencerminkan semangat kebersamaan ulama maupun umat.
“Undangan yang kami terima tidak sesuai kelayakan. Seharusnya undangan resmi mencantumkan agenda lengkap, tapi faktanya tidak demikian. Bahkan kami, 11 ormas Islam yang ikut membidani lahirnya MUI, sama sekali tidak dilibatkan. Aspirasi kami diabaikan, sehingga wajar bila kami menolak hasil Musda itu,” tegas Miad kepada wartawan, Selasa (16/9/2025).
Legitimasi Sah, Tapi Dinilai Cacat Moral
Miad mengakui kepemimpinan KH. Mukri Aji sah secara formal, namun cacat secara moral karena proses Musda dianggap menyingkirkan aspirasi ormas pendiri MUI.
“Sah, tetapi tercederai oleh fakta bahwa Musda ini tidak melibatkan kami, 11 ormas yang notabene membidani lahirnya MUI. Karena itu, keluarlah maklumat pernyataan sikap, kemudian penolakan dari Forum Ormas Islam,” ujarnya.
Ia juga menyoroti stagnasi kaderisasi di tubuh MUI Kabupaten Bogor.
“Bagaimana mungkin MUI yang menjadikan Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebagai program utama, tetapi kaderisasi tidak berjalan dan pengurusnya itu-itu saja?” kata Miad.
Forum Ormas Islam Siapkan Langkah Lanjutan
SI bersama Forum Ormas Islam berencana membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. Mereka akan mendatangi MUI Jawa Barat untuk mempertanyakan legalitas rekomendasi kepengurusan hasil Musda.
“Langkah maklumat penolakan sekarang ini adalah awal. Selanjutnya, kami akan mendatangi MUI Jabar untuk mempertanyakan terkait rekomendasi Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor. Jika tidak ada respons sesuai harapan, tentu akan ada gerakan yang lebih besar,” jelas Miad yang juga berprofesi sebagai konsultan hukum.
Ia menegaskan, gerakan ini bukan untuk menguasai MUI atau menyiapkan figur tertentu.
“Kami hanya ingin MUI diisi pengurus baru yang lebih segar. Banyak figur muda dan berpengaruh yang mampu memimpin MUI agar tetap menjadi wadah semua ulama,” tegasnya.
Peringatan Dampak Serius
Miad memperingatkan dampak serius bila hasil Musda tetap dipaksakan. Menurutnya, kepercayaan umat terhadap MUI bisa runtuh jika aspirasi 11 ormas Islam terus diabaikan.
“Bayangkan jika aspirasi 11 Ormas Islam tidak didengar, sementara kami punya umat, punya ulama, kiai, dan ustadz. Bagaimana MUI bisa dipercaya sebagai wadah pemersatu ulama, kalau justru ditolak ormas-ormas Islam yang berbasis umat?” imbuhnya.
Bahkan, kata Miad, sejumlah kiai di luar Forum Ormas Islam juga menyoroti masalah serupa meski tidak menyampaikan secara terbuka.
“Saya yakin, jika hasil Musda ini tetap dipaksakan, akan berdampak besar terhadap legitimasi dan kepercayaan masyarakat kepada MUI,” pungkasnya. (Is)
Editor: Adr
