Lenteraindonesia.net | PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Selatan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua staf PPPK Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin bersama sejumlah kepala sekolah dan bendahara SD di sebuah hotel di Kota Palembang.
OTT tersebut berlangsung di Hotel Duta Palembang pada Kamis, 17 September 2026. Dalam operasi itu, aparat mengamankan sejumlah pihak yang berada di salah satu kamar hotel.
Menurut keterangan polisi, operasi tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait dugaan adanya transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran program pendidikan.
Setelah menerima laporan, tim Ditreskrimsus Polda Sumsel melakukan pemantauan dari jarak tertentu. Setelah informasi yang diterima dinilai memiliki indikasi kebenaran, petugas kemudian bergerak melakukan tindakan di lokasi.
Saat melakukan penggeledahan di salah satu kamar hotel, polisi menemukan sejumlah pegawai dan kepala sekolah. Aparat juga menemukan uang tunai dalam jumlah ratusan juta rupiah yang diduga berkaitan dengan pemberian fee.
Kasus OTT tersebut disebut berkaitan dengan program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Banyuasin.
Menurut keterangan polisi, besaran anggaran yang diterima masing-masing sekolah bervariasi, mulai dari sekitar Rp500 juta hingga Rp2 miliar.
Dari nilai anggaran tersebut, penyidik menduga terdapat permintaan fee sebesar 1 persen.
Namun, seluruh dugaan tersebut masih dalam proses penanganan dan pendalaman oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan.
Kasus OTT tersebut mendapat perhatian dari K-MAKI Perwakilan Muara Enim. Organisasi tersebut mengapresiasi langkah Polda Sumatera Selatan dalam mengungkap dugaan praktik pemberian fee tersebut.
Pengurus K-MAKI Muara Enim, Rohadi, berharap aparat penegak hukum tidak hanya berhenti pada pihak yang tertangkap dalam OTT, tetapi juga menelusuri pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.
“Jangan sampai yang menjadi korban dan tumbal hanya pegawai rendahan, sementara aktor yang sembunyi di balik layar tidak tersentuh hukum,” ujar Rohadi.
Rohadi juga berharap proses pengusutan kasus tersebut dilakukan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai konstruksi perkara dan pihak-pihak yang terlibat.
Menurutnya, keterbukaan dalam proses penanganan perkara penting agar publik tidak membangun dugaan sendiri terkait siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut.
K-MAKI Perwakilan Muara Enim, lanjut Rohadi, berharap penyidik dapat mengungkap seluruh rangkaian dugaan transaksi, termasuk pihak yang diduga meminta, menerima maupun memberikan fee, sesuai dengan hasil penyidikan dan alat bukti yang ditemukan.(***)
Penulis: N SIREGAR
Editor: Adr
