Lenteraindonesia.net | Tangerang – Sekelompok orang tua siswa, mayoritas ibu-ibu, mendatangi SMKN 2 Kabupaten Tangerang pada Selasa pagi (15/07/2025). Mereka memprotes proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026 yang dinilai tidak transparan dan merugikan warga sekitar.
Sekitar pukul 09.00 WIB, puluhan warga memadati area depan gerbang sekolah sambil membawa poster bertuliskan “Tolong Anak Kami Diterima” dan “Pendidikan Hak Kami, Bukan Hak Mereka Saja”. Aksi berjalan damai namun diwarnai teriakan dan histeris dari para ibu yang kecewa.
Salah satu warga, Ibu Sulastri (42), mengaku anaknya tidak diterima meski rumah mereka hanya berjarak beberapa meter dari sekolah.
“Kami merasa tidak adil. Katanya pakai sistem domisili, tapi kenapa anak kami yang tinggal dekat malah tidak diterima?” keluhnya.
Koordinator aksi, Dedi Subandi, menuding pihak sekolah tidak transparan dalam pelaksanaan seleksi.
Kami menuntut agar Ketua Panitia SPMB dicopot karena telah mencederai kepercayaan masyarakat. Banyak anak kami yang memenuhi syarat tapi tidak lolos tanpa alasan jelas,” tegas Dedi.
Ia juga mengkritisi sosialisasi yang dinilai minim dan dilakukan mendadak.
“Sosialisasi baru dilakukan tiga hari sebelum pendaftaran ditutup. Warga jadi tidak paham sistem SPMB yang dinilai janggal ini.”
Aksi ini mendapat perhatian publik karena menyoroti isu transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam seleksi masuk sekolah negeri.
Para orang tua berharap Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan Gubernur Banten turun tangan untuk mengevaluasi mekanisme penerimaan siswa di SMKN 2. Mereka juga meminta adanya solusi seperti penambahan kuota agar anak-anak tetap bisa bersekolah di tempat yang diharapkan.
Pihak Sekolah Angkat Bicara
Menanggapi aksi protes tersebut, Ketua Panitia SPMB SMKN 2 Kabupaten Tangerang, Ibu Mimi, menyampaikan bahwa proses seleksi sudah dilakukan sesuai petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan.
“Kami telah menyediakan link pengaduan, tapi sampai saat ini masih kosong belum ada isian dari warga. Kalau ada warga sini yang tidak diterima, mungkin memang belum beruntung,” ujarnya.
Mimi menegaskan, pihaknya selalu berupaya menjalankan proses seleksi secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari pihak sekolah terkait tuntutan warga. (red)
Editor: Adr
