Lenteraindonesia.net | KABUPATEN TANGERANG – Memasuki satu tahun masa pemerintahan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah, berbagai kalangan mulai memberikan penilaian serta refleksi terhadap kinerja pemerintah daerah selama setahun terakhir.
Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari proses demokrasi sekaligus pengingat bahwa harapan masyarakat terhadap perubahan nyata masih sangat besar di Kabupaten Tangerang.
Ketua DPW Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi Banten, Mohamad Jembar, menegaskan bahwa satu tahun pertama pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk menunjukkan keseriusan dalam merealisasikan berbagai janji politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan kerja atau program yang tertulis di atas kertas. Yang lebih penting adalah realisasi nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemimpin bukan hanya dituntut bisa bekerja secara administratif, tetapi harus bisa berbuat nyata untuk masyarakat. Rakyat hari ini menunggu bukti, bukan sekadar janji,” ujarnya, Selasa (10/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan mendasar di daerah masih menjadi perhatian publik, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, hingga tata ruang wilayah yang perlu terintegrasi dengan baik.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah banjir yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Tangerang. Tercatat sekitar 25 kecamatan dari total 29 kecamatan di daerah tersebut terdampak banjir, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem tata ruang dan pengelolaan lingkungan.
“Perlu ada evaluasi nyata terkait tata ruang yang terintegrasi agar masyarakat dapat hidup lebih nyaman dan aman dari risiko banjir,” jelasnya.
Selain itu, GMPK juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, keterbukaan pemerintah menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.
Sebagai organisasi masyarakat yang memiliki komitmen terhadap pengawasan kebijakan publik, GMPK menilai refleksi satu tahun pemerintahan ini juga harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.
Mulai dari kepala dinas, camat, lurah hingga kepala desa diharapkan mampu meningkatkan kinerja agar tidak hanya menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat.
“Rakyat memberikan mandat kepada pemimpin melalui proses demokrasi dengan harapan adanya perubahan yang lebih baik. Karena itu, setiap janji politik harus diwujudkan melalui kebijakan dan program yang berpihak kepada masyarakat,” tambahnya.
Ia juga berharap pemerintahan Maesyal Rasyid dan Intan Nurul Hikmah dapat menjadikan refleksi satu tahun ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah secara lebih progresif, transparan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus terjaga sekaligus memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang.
“Bukan hanya bisa bekerja, tetapi harus bisa berbuat. Rakyat menunggu realisasi dari janji-janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam menjalankan pemerintahan diperlukan kerja sama yang solid antar seluruh perangkat daerah, tanpa adanya perbedaan kepentingan, sehingga seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Red/Bom²)
Editor: Adr
