Anggota DPRD Bogor PKS Blokir Wartawan Usai Dikritik soal Proyek Sumur Bor Mangkrak

Lenteraindonesia.net | BOGOR, – Tindakan mengejutkan diperlihatkan Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathoni. Usai dikonfirmasi terkait proyek sumur bor usulannya yang dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Fathoni justru memblokir nomor wartawan yang menghubunginya.

Kejadian bermula pada Kamis (21/8/2025), saat jurnalis Update Cerita Indonesia mengajukan pertanyaan melalui pesan singkat. Kala itu, Fathoni masih merespons dengan baik. Namun, setelah berita berjudul “Program Sumur Bor di Gunung Putri Mangkrak Setahun, DPRD PKS dan PUPR Diminta Bertanggung Jawab” terbit, ia hanya membalas singkat lewat WhatsApp: “Kalau memberitakan santai aja”, lalu memblokir kontak wartawan tersebut.

Kritik Aktivis: Mental Pengecut

Tindakan pemblokiran ini menuai kritik keras. Aktivis sosial sekaligus wartawan senior, Johner Simanjuntak, menilai sikap Fathoni tidak patut dilakukan seorang pejabat publik.

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Fathoni Blokir Nomor Wartawan usai di konfirmasi terkait Sumur Bor Mangkrak, (Doc.Foto: Adr/red/lenteraindonesia).

“Itu perilaku pejabat yang gagal, karena tidak mampu memberikan pemahaman kepada publik. Wartawan berhak melakukan konfirmasi, bahkan dengan pertanyaan tajam sekalipun. Kalau pejabat telinganya tipis, jangan jadi pejabat publik,” tegas Johner, Sabtu (23/8/2025).

Ia menambahkan, komunikasi antara pers dan pejabat publik merupakan jalur penting untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Menutup akses informasi dengan cara memblokir wartawan, menurutnya, mencederai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Pers adalah penyambung lidah rakyat. Kalau pejabat publik memutus komunikasi dengan wartawan, berarti ia menutup telinga dari aspirasi masyarakat. Itu mental pengecut, lebih baik berhenti saja jadi pejabat daripada merugikan rakyat,” pungkasnya.

Lemahnya Komitmen Transparansi

Kasus ini memperlihatkan lemahnya komitmen keterbukaan informasi sebagian pejabat daerah. Padahal, setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara wajib dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hingga berita ini diterbitkan, Achmad Fathoni belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut terkait sikapnya karena memblokir nomor wartawan Update Cerita Indonesia. (Redaksi)

Editor: Adr