Lenteraindonesia.net I PALEMBANG – Beredar runmor kalau Bantuan Khusus Bersifat Khusus (BKBK) Gubernur Sumsel di periksa Kortastipitkor Mabes Polri dengan pemanggilan 16 mantan Kadis SKPD Pemprov Sumsel.
Prosedur pemberian BKBK Gubernur Sumsel berdasarkan usulan Kabupaten Kota ke Pemprov Sumsel dan dilakukan verifikasi oleh Dinas terkait dengan validasi data dan skala kebutuhan Kabupaten Kota.
Menjadi pertanyaan publik saat ini karena ada salah satu Kabupaten mendapat alokasi BKBK yang terkesan mendapat skala perioritas dengan jumlah BKBK mendekati 12 digit rupiah.
Kemudian isue tak sedap kalau BKBK patut diduga menjadi bancakan oknum legislator dan dugaan permintaan fee hingga 20% yang terbukti dalam perkara korupsi BKBK Banyuasin.
Penyaluran BKBK ke Pemkot Palembang untuk ganti rugi tanah kolam retensi Simpang Bandara sampai saat ini masih dalam penyidikan Mapolda Sumsel menjadi atensi khusus Kapolda Sumsel.
Runmor terkait BKBK Gubernur Sumsel yang di periksa Kortastipitkor Mabes Polri harus disikapi dengan hati – hati oleh Pemprov Sumsel karena akan berdampak serius dengan rencana pembangunan Pelabuhan laut Tanjung Carat.
Kepercayaan investor akan berkurang bila runmor ini benar adanya dengan pemeriksaan para mantan Kadis OPD Sumsel yang katanya di mulai senin (04/05/2026).
Penulis N Siregar
Editor : Adr
