Lenteraindonesia.net | Muara Enim — Sejak dimulainya realisasi program pembangunan proyek fisik Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025, beredar isu bahwa sejumlah proyek didominasi oleh Tim Sukses Bupati dan Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD. Isu tersebut memicu gelombang aksi unjuk rasa dalam dua bulan terakhir.
Aksi pertama dilakukan oleh Gerakan Suara Rakyat Bersatu (GSRB) pada 8 September 2025. Gelombang kedua digelar oleh Gabungan Aktivis Ormas Muara Enim – Sumsel Bersatu pada Senin (17/11) di halaman Kantor Bupati Muara Enim. Kedua aksi tersebut menyuarakan kekecewaan masyarakat atas dugaan monopoli proyek aspirasi oleh sejumlah oknum anggota DPRD Muara Enim.
Dalam tuntutannya, massa aksi menyoroti dugaan pengkondisian proyek fisik oleh seorang Kepala Bidang (Kabid) di Dinas PUPR berinisial IS, yang sebelumnya sempat dikaitkan dengan kasus fee proyek pada 2019. IS diduga menjadi aktor utama dalam pengaturan proyek, dengan arahan dari Sekretaris Dinas PUPR serta dukungan penuh dari salah satu oknum anggota DPRD yang disebut-sebut masih memiliki kedekatan dengan Bupati Muara Enim.
Selain dugaan dominasi anggota DPRD melalui Pokir, muncul pula kabar bahwa proyek fisik berbasis Rencana Kerja (Renja) dimonopoli oleh Tim Sukses Bupati. Sejumlah kontraktor lokal membenarkan kondisi tersebut dan menyebut bahwa dominasi Timses Bupati dan Pokir Dewan telah merugikan pelaku usaha jasa konstruksi lokal.
Seorang kontraktor lokal yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa monopoli proyek fisik bukan lagi sekadar isu. Ia menilai praktik tersebut telah berdampak besar, hingga membuat kontraktor lokal tidak lagi terakomodasi dalam proses pengerjaan proyek pemerintah.
“Tidak diakomodirnya kontraktor lokal akan memunculkan pengangguran baru. Hal ini tidak selaras dengan program kampanye Bupati, yaitu padat karya dan penciptaan 10.000 lapangan kerja. Jika kondisi ini dibiarkan, Program Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA) hanya akan menjadi slogan,” ujarnya. (N Siregar)
Editor: Adr Redaksi Lentera Indonesia
