Lenteraindonesia.net | BOGOR – Kebijakan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang menetapkan jam masuk sekolah pukul 07.00 pagi untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP mendapat apresiasi dari berbagai kalangan.
Salah satu dukungan datang dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor, Nurofik, yang menilai kebijakan tersebut sebagai langkah bijak dan manusiawi.
“Secara akademis dan medis, anak-anak membutuhkan waktu tidur yang cukup serta suasana pagi yang tenang agar siap menerima pelajaran. Pukul 07.00 adalah waktu optimal saat fungsi kognitif mereka dalam kondisi terbaik,” ujar Nurofik, Senin (14/7/2025).
Kebijakan ini tercantum dalam Surat Edaran Bupati Bogor Nomor: 400.3/164-DISDIK yang ditandatangani pada 7 Juli 2025. Surat tersebut menetapkan bahwa jam efektif belajar untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP dimulai pukul 07.00 WIB, sebagaimana ketentuan sebelumnya.
Nurofik juga menyebut bahwa pendekatan Bupati Rudy mengedepankan prinsip pendidikan yang kontekstual dan berakar pada realitas lokal. Ia menilai langkah ini lebih bijak dibanding mengikuti usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menganjurkan jam masuk sekolah pukul 06.30 pagi.
“Kita tidak bisa menyeragamkan kebijakan pendidikan secara nasional tanpa memperhatikan kondisi sosial dan geografis masing-masing daerah. Keputusan Bupati Rudy sangat tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Bogor,” tambahnya.
Dukungan serupa disampaikan anggota DPRD Kabupaten Bogor, KH Achmad Yaudin Sogir, yang juga dikenal sebagai ulama dan tokoh masyarakat. Ia menilai kebijakan ini tidak hanya menyentuh sisi akademik, tapi juga mendukung pembangunan karakter dan spiritualitas anak.
“Masuk sekolah pukul 07.00 memberi waktu bagi anak-anak untuk salat Subuh berjamaah, sarapan bersama keluarga, dan berdoa sebelum berangkat sekolah. Ini bukan hanya soal disiplin, tapi juga membangun nilai-nilai spiritual dan kebersamaan dalam keluarga,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pendidikan ideal harus mencakup keseimbangan antara nilai moral, spiritual, akademik, dan kehidupan keluarga.
“Jangan sampai anak-anak kehilangan makna pendidikan hanya karena rutinitas yang terlalu dipaksakan. Kebijakan ini mencerminkan nilai-nilai lokal yang menjunjung keseimbangan hidup,” pungkasnya. (Red)
Editor: Adr
