Lenteraindonesia.net | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring. Kegiatan dipimpin Karobinkar SSDM Polri sekaligus Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
Dalam keterangannya, Brigjen Langgeng menyampaikan bahwa rakor ini menjadi forum analisa dan evaluasi kinerja tahun sebelumnya, sekaligus merumuskan strategi penguatan program jagung nasional ke depan.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung untuk pabrik pakan ternak pada tahun 2025. Rakor ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi agar strategi tahun 2026 bisa berjalan lebih baik,” ujarnya.
Polri Jembatani Permodalan Petani lewat KUR
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai penghubung kelompok tani (Poktan) jagung dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui skema pembiayaan bersama Himbara, Polri memfasilitasi akses perbankan lewat program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Para petani mendapatkan akses kredit modal untuk kembali menanam serta memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara menjelaskan bahwa BRI pada tahun 2026 menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sektor pertanian hingga Rp180 triliun, termasuk untuk ekosistem pertanian jagung.
Bulog Serap Jagung Petani Sesuai HPP
Tak hanya permodalan, Polri juga memastikan perlindungan harga hasil panen petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mengawal stabilitas harga agar petani tidak terjebak menjual ke tengkulak dengan harga rendah.
Sebagai solusi, Polri menggandeng Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani dengan harga sesuai standar pemerintah.
Pengadaan jagung Bulog tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, serta harga pembelian Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai Harga Pembelian Pemerintah. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini sudah mendorong pembelian jagung Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” kata Brigjen Langgeng.
Dorong Produksi dan Kesejahteraan Petani
Program terpadu ini diarahkan untuk mengembangkan lahan tidur, memutus ketergantungan petani terhadap tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengembalikan pinjaman modal tepat waktu.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026, Polri menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem pertanian jagung pakan ternak serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia. (N Siregar)
Editor: Adr
